Makassar, Sulsel – Penggiringan opini terkait tindak kekerasan dan teror kepada ajaran agama tertentu mesti diluruskan. Kalangan pesantren hingga alumninya berperan penting menyampaikan pesan Islam yang toleran.
Hal ini disampaikan Ketua Alumni As’adiyah Wilayah Makassar, Hamka Anas. Terlebih setelah terpilihnya Anre Gurutta (AG) KH Prof Nasaruddin Umar sebagai Ketua Umum (Ketum) Pondok Pesantren (Ponpes) As’adiyah Sengkang melalui Muktamar ke XV di Kota Sengkang, Wajo Senin (5/12) lalu. Optimisme itu makin kuat.
Baginya ajaran Islam telah jelas dan tuntas mengajarkan perdamaian, cinta kasih dan saling tolong menolong. Karenanya keliru bila mengaitkan aksi teror pada ajaran agama dan lingkungan pesantren. “Justru peran pesantren sangat besar bagi majunya pendidikan dan akhlak warga. Karenanya alumni pesantren harus menjadi contoh dalam bermasyarakat,” kata Hamka Anas. Selasa, 13/12/2022.
Alumni As’adiyah lainnya, Herman Heizer berharap pesantren, terutama As’adiyah menjadi lokomotif pendidikan terbesar di Indonesia Timur, yang mentransformasi nilai-nilai moral bagi masyarakat luas. Harapannya pesantren terus berperan penting secara signifikan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui ahlak, adab, moralitas dan intelejensia.
“Pesantren selain sebagai komunitas pembelajar keagamaan, ia juga punya peran dalam membangun kohesi sosial yang kuat guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan bermartabat,” kata Herman. Untuk peran alumni pada helatan politik mendatang, pendiri lembaga survei Celebes Research Center (CRC) ini menyampaikan secara historis, pesantren juga memiliki kedudukan penting dalam ranah politik.
Tidak sedikit pesantren yang mampu mencetak kader-kader bangsa yang aktif dalam diskursus kenegaraan. Misalnya, Gus Dur. Kehidupan pesantren yang dikenal dengan label “tradisional” itu justru melahirkan banyak sosok negarawan yang begitu disegani bangsanya. Di kalangan umat Islam, kiai diposisikan sebagai suatu entitas elite yang memiliki kedudukan terhormat.
Kiai dipandang sebagai figur yang berpengetahuan luas dan menjadi teladan bagi umat Islam. Sehingga, tidak heran apabila kiai menjadi sumber legitimasi, baik dalam domain agama maupun sosial politik. Keberadaan figur pesantren, baik kiai maupun santri dalam politik praktis harus mengedepankan moralitas dan nilai-nilai Islam, serta tidak mengedepankan nafsu dan kepentingan pribadi untuk memperoleh kekuasaan.
“Ketika menjadi politisi, mereka harus benar-benar memperjuangkan hak rakyat yang selama ini belum dipenuhi oleh negara,” bebernya. (*)
Komentar